Hegemoni Asing dalam Kemerdekaan Negri

Bulan Agustus menjadi bulan dengan euforia kemerdekaan. Betapa tidak, kibaran sang saga merah putih berkibar dimana-mana, tak lupa berbagai macam perayaan maupun lomba dilakukan untuk memeriahkan hari kemerdekaan negri.

Wajar saja, setalah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu Ibu pertiwi dibelenggu oleh moncong-moncong senjata Belanda dan Jepang, kini negri ini 69 tahun lamanya telah menghirup udara bebas. 69 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Indonesia untuk bisa menjadikan dirinya sebagai negara yang sejahtera dan mampu bersaing dikancah internasional terlebih lagi jika melihat potensi-potensi negri ini.

Namun sayang, jangankan untuk bisa menorehkan prestasi dalam menyejahterahkan rakyat, kemerdekaan saat ini masih ibarat ‘gincu’ ia ada tetapi tidak terasa karena hakekatnya negri ini belum merdeka. Jika kemerdekaan hanya dimaknai bebas dari penjajahan secara fisik tentu tak ada yang memungkiri bahwa kita telah merdeka. Namun jika kemerdekaan diartikan bebas dari segala macam bentuk penjajahan, maka ada beberapa fakta yang perlu kita ulas sebelum meyimpulkan negri ini telah merdeka atau belum merdeka.

Bahkan jajak pendapat yang dilakukan Harian Kompas  tahun 2010, menyatakan bahwa masyarakat menilai banyak aspek dan kondisi makin buruk. Misal, pada aspek keadilan hukum mereka menyatakan: 59,3% semakin buruk, 13,4%: tetap, 21,6%: semakin baik. Lalu pada aspek keadilan ekonomi mereka menyatakan: 60,7%: semakin buruk, 15,1%: tetap, 21,1%: semakin baik. Saat berbicara pada aspek peran negara, ternyata kesimpulannya: peran negara tidak memadai!

Lalu terkait kemerdekaan, terlihat jelas bahwa masyarakat memandang Indonesia belum merdeka baik dalam bidang ekonomi (67,5%: menyatakan belum merdeka), politik (48,9%; menyatakan belum merdeka), budaya (37,1%: menyatakan belum merdeka).

Regenerasi ”Cabe-cabean” Jadi “Cobe-cobean”

Cabe kini telah menjadi komoditi yang sedang naik daun.  Hal ini bukan  karena harganya  tapi kini namanya melambung akibat istilah “cabe” yang kerap digunakan untuk menyebut cewek-cewek alay dibawah umur berperilaku nakal, liar dan identik dengan seks bebas. “Cabe-cabean” begitulah masyarakat kerap kali menyebutnya. Fenomena cabe-cabean tak bisa dianggap sebagai angin lalu, pasalnya efek pedasnya cabe akan berdampak pada masyarakat sekitar. “Cabe-cabeanpun” bak virus yang sangat cepat menyebar bahkan sampai ke kota daeng, meskipun hakikatnya cabe-cabean telah lama hadir di kota besar semacam Makassar namun istilah impor dari Jakarta tersebut juga telah membuming di kota Makassar.

Fakta “Cabe-cabean”

Aktivitas para “cabe” di kota Makassar juga cukup aktiv, hal tersebut nampak dari tingginya angka seks bebas kalangan remaja di  Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Menurut disertasi Direktur Rumah Sakit Ibu Anak Siti Fatimah, dr Leo Prawirodihardjo yang melakukan penelitian ‘Perilaku Seks Bebas Remaja di Kota Makassar’,  dari hampir 4.000-an penderita AIDS di Sulsel, sekitar 3.134 penderita atau sekitar 80 persen berada di Kota Makassar. Bahkan Kota Makassar, disebut masuk peringkat tiga kota penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, setelah Jayapura dan Jakarta.

Muka Dua Amerika Hingga Solusi Palestina

Penculikan gadis-gadis sekolahan di Negeria membuat dunia terperanjat, betapa tega organisasi yang bernama Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad yang kemudian terkenal dengan sebutan  Boko Haram menculik gadis-gadis belia yang tak punya salah apa-apa. Rupanya kasus ini tak hanya membuat pemerintah Nigeria berang, Ibu nomer 1 di Amerika Serika Michelle Obama juga geram. Kepeduliannya dia tunjukkan dengan mengupload fotonya yang  berwajah kesal sambil memegang kertas putih bertuliskan  #Bring Back Our Girls. Persoalan kemanusian membuat ibu dari negara adidaya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut berpartisipasi dalam menegakkan keadilan. Tak hanya itu, Media AS CBC melaporkan bahwa Amerika telah mengirimkan tim ahli di bidang militer, inteligen dan penegakan hukum ke Nigeria dalam rangka membantu pemerintah atas pemberontakan Boko Haram.

Pemilih Muda Mangsa Utama

Pemuda merupakan penentu masa depan bangsa, selain sebagai pemegang estafet bangsa jumlah mereka yang sangat banyak menjadi penentu kemenangan pemilu 2014. Wajar jika hari ini para pemilih pemula menjadi incaran oleh partai politik. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Malik, dari 180 juta daftar pemilih tetap, 30 persennya yaitu pemilih muda.

"Kalau 30 persen pemuda itu datang ke TPS maka mereka yang akan menentukan pemenang dalam pemilu," kata Husni (28/11/2013).

Hal tersebut menjadikan partai semakin kreatif untuk menarik simpati pemula, mulai dari berexis-ria disosmed hingga kampanye dengan membuat konser ala anak muda. Sementara pemikiran para pemuda  saat ini, cenderung  hanya tertarik dengan hal-hal berbau entertainer daripada hal-hal yang berbau politik, sehingga tetap menjadikan pemuda golongan yang apatis meski tingkat partisipasi memilih mereka tinggi.

Jika masa depan bangsa ini diserahkan pada para pemuda yang hanya have fun saja dan tidak begitu mengerti dengan persoalan bangsa, maka wajar jika nantinya yang memimpin negri adalah orang kerjanya have-fun juga alias rajin plesiran.

Maka saatnya pemuda hari ini sadar politik dan melihat dengan jeli tentang masalah bangsa ini. Negri dengan 1001 masalah ini butuh solusi dari para pemuda, namun solusi yang kita butuhkan bukan lagi mengganti wajah para wakil kita saja tapi juga mengganti sistem yang ada.

Sistem hari ini wajib deganti karena ia adalah biang dari masalah. Sistem demokrasi yang saat ini diterapkan sejatinya memiliki bau busuk yang dipoles sedemikian rupa dengan slogan-slogan yang cantik. Empat pilar kebebasan dalam demokrasi telah mejadikan ibu pertiwi terus mengeluarkan air mata. Pilar kebebasan yang pertama yakni kebebasan beragama telah menjadikan agama tak ubahnya dengan WC umum yang kita bisa keluar masuk seenaknya. Pilar kebebasan berpendapat telah menghasilkan lirik-lirik lagu yang mengajak kepada kemaksiatan. Pilar kebebasan berekspresi telah menjadikan eksploitasi tubuh wanita komoditi penghasil dollar. Pilar kebebasan memiliki telah menjadikan SDA negri dikuasai oleh segelintir orang yang seharusnya itu milik rakyat.

Demokrasi jugalah yang bertanggung jawab atas degradasi moral pemuda, dengan pilar kebebasannya, sensualitas wanita diumbar dalam bentuk iklan dan film. Sehingga  menkajadikan pemuda fikirannya dihiasi oleh hal-hal berbau porno. Begitu pula dengan bertambah kriminalnya perilaku pemuda akibat minuman keras yang dijual bebas dan legal atas dasar demokrasi.

Oleh karena itu saatnya pemuda sebagai penerus masa depan bangsa mencampakkan demokrasi dan menggantinya dengan  yang lebih baik. Solusi yang seharusnya diambil pemuda saat ini adalah mengembalikan Indonesia yang milik Allah kembali kepada aturanNYA. Islam sebagai agama yang paripurna tak hanya mengatur persoalan spiritual saja tetapi aturannya mencakup segala hal mulai dari bangun tidur hingga bangun negara.

Sistem pemerintahan yang menerapkan syariat Islam yakni khilafah merupakan solusi tuntas dan pilihan yang paling solutif. Dengan sistem Islam karakter pemuda dengan akhlak yang baik akan terbangun karena pendidikan yang diterapkan akan berbasis Islam, tidak seperti pendidikan sekarang yang katanya pendidikan berkarakter namun pelajaran agama hanya memiliki porsi yang sedikit. Selain itu media yang hari ini kebanyakan menampakkan hal-hal yang tak seharusnya diperlihatkan kepada para pemuda, akan diubah dengan adanya aturan Islam yang akan membatasi media dan menjadikan media sebagai wadah edukasi untuk generasi.

Tak hanya itu, aturan yang diterapkan dalam Islam merupakan aturan yang tegas dan tidak pandang bulu. Tidak seperti aturan hari ini yang diistilahkan dengan pasal karet, aturannya dapat ditarik ulur sesuai kepentingan. Sehingga kejahatan dan kriminalitas dapat direduksi dengan optimal.

Saatnya pemuda tak lagi menjadi mangsa kepentingan politisi, tapi menjadi garda terdepan mengembalikan senyum ibu pertiwi dengan syariah dan khilafah.

LPG Naik, Rakyat Tercekik, Caleg Pasang Aksi

Kenaikan LPG 12 kg saat ini membuat rakyat semakin tercekik, meski kenaikan yang awalnya 3.500 per Kg diubah menjadi 1.000 per Kg, yah tetap saja rakyat menjerit, wong harganya tetap  naik kok. Rakyat sebagai objek yang paling terbebani atas kebijakan ini membuat para politisi angkat bicara. Bagai oase ditengah gurun pasir, para politisi rame-rame menghujat Pertamina atas pembelaan mereka terhadap rakyat namun namanya oase tetaplah oase, ia hanya bentuk halusinasi tanpa pernah ada relitanya.

Masalahnya Pertamina mengambil jalan menaikkan LPG bukan semata-mata tanpa alasan, Pertamina mengalami kerugian sehingga mau tidak mau harus melakukan hal yang dapat menyelamatkannya. Meskipun begitu hal tersebut tidaklah wajar karena Indonesia termasuk peringkat ke-13 negara di dunia dengan cadangan gas alam sebesar 92,9 triliun kaki kubik. Tapi hal tersbut tidak berkolerasi dengan tersedianya LPG yang murah dan terjangkau.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen Migas Evita Legowo dikutip dari situs Ditjen Migas, Jumat (11/5/2012). ” Sampai saat ini sebanyak 74% kegiatan usaha hulu atau pengeboran minyak dan gas (migas) di Indonesia masih dikuasai perusahaan asing. Perusahaan nasional cuma menguasai 22% dan sisanya konsorsium asing”. Karena gas yang dikuasai oleh Indonesia tidak sebanding dengan konsumsi gas dalam negri sehingga pertamina mengimpor gas.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, 59% gas yang diperdagangkan Pertamina berasal dari impor. Sedangkan, sekitar 30% berasal dari perusahaan migas dalam negeri, sisanya dari eks kilang Pertamina.

Betapa bodohnya negri ini, punya kekayaan justru diberikan ke asing, giliran Indonesia yang butuh gas, malah impor dengan harga yang mahal. Hal ini terjadi karena kita menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem ini yang membuat hukum adalah manusia, sehingga wajar kalau manusia diberikan wewenang membuat hukum maka akan banyak kebijakan yang sarat akan kepentingan si pembuat hukum, faktanya dengan adanya kebijakan memberikan hak kepada asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, tentu pembuat kebijakan mendapatkan fee tertentu dari perusahaan asing tersebut.

Seharusnya sistem yang hari ini menjadi biang kerok dari masalah bangsa dicampakkan, kemudian diganti dengan sistem yang betul-betul mampu menuntaskan masalah bangsa saat ini. Satu-satunya sistem yang mempu memberikan perubahan dan pengaruh yang berarti bagi tanah air ini adalah dengan mengembalikan aturan sang pencipta yakni Allah sebagai pencipta sekaligus pengatur dunia ini dengan cara menerapkan syariatNYA secara sempurna.

Syariat Islam khususnya sistem ekonomi dalam Islam telah mengatur tentang kepemilikan yang terbagi atas 3, yakni kepemilikan individu, umum dan negara. Kepemilikan umum salah satunya adalah migas, artinya migas haram hukumnya dikuasai oleh individu ataupun kelompok. Negaralah yang bertugas sebagai regulator yang mendistribusikan kepemilikan umum secara merata kepada rakyat baik dalam bentuk mentah atau keuntungannya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Islam sebagai sebuah ideologi tak hanya mengatur persoalan spiritual saja tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan, baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain-lain. Adapun bentuk pemerintahan sistem Islam berbeda dengan yang lainnya, ia bukan kerajaan, republik, demokrasi ataupun teokrasi, tetapi memiliki ciri khas lain yang pemerintahannya disebut khilafah.

Khilafahlah yang dapat mengatasi berbagai problematika kita hari ini. Jadi jika memang para politisi benar-benar ingin membela rakyat maka harusnya tidak hanya mengecam Pertamina tetapi mampu mengembalikan kekayaan ibu pertiwi kembali kepangkuan rakyat Indonesia. Selain itu, para politisi juga  memberika solusi tuntas dengan lantang mengkampanyekan kebangkitan khilafh yang telah dijanjikan Allah, sebagai satu-satunya sistem sahih yang mampu mensejahterahkan rakyat Indonesia.