LPG Naik, Rakyat Tercekik, Caleg Pasang Aksi

Kenaikan LPG 12 kg saat ini membuat rakyat semakin tercekik, meski kenaikan yang awalnya 3.500 per Kg diubah menjadi 1.000 per Kg, yah tetap saja rakyat menjerit, wong harganya tetap  naik kok. Rakyat sebagai objek yang paling terbebani atas kebijakan ini membuat para politisi angkat bicara. Bagai oase ditengah gurun pasir, para politisi rame-rame menghujat Pertamina atas pembelaan mereka terhadap rakyat namun namanya oase tetaplah oase, ia hanya bentuk halusinasi tanpa pernah ada relitanya.

Masalahnya Pertamina mengambil jalan menaikkan LPG bukan semata-mata tanpa alasan, Pertamina mengalami kerugian sehingga mau tidak mau harus melakukan hal yang dapat menyelamatkannya. Meskipun begitu hal tersebut tidaklah wajar karena Indonesia termasuk peringkat ke-13 negara di dunia dengan cadangan gas alam sebesar 92,9 triliun kaki kubik. Tapi hal tersbut tidak berkolerasi dengan tersedianya LPG yang murah dan terjangkau.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen Migas Evita Legowo dikutip dari situs Ditjen Migas, Jumat (11/5/2012). ” Sampai saat ini sebanyak 74% kegiatan usaha hulu atau pengeboran minyak dan gas (migas) di Indonesia masih dikuasai perusahaan asing. Perusahaan nasional cuma menguasai 22% dan sisanya konsorsium asing”. Karena gas yang dikuasai oleh Indonesia tidak sebanding dengan konsumsi gas dalam negri sehingga pertamina mengimpor gas.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, 59% gas yang diperdagangkan Pertamina berasal dari impor. Sedangkan, sekitar 30% berasal dari perusahaan migas dalam negeri, sisanya dari eks kilang Pertamina.

Betapa bodohnya negri ini, punya kekayaan justru diberikan ke asing, giliran Indonesia yang butuh gas, malah impor dengan harga yang mahal. Hal ini terjadi karena kita menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem ini yang membuat hukum adalah manusia, sehingga wajar kalau manusia diberikan wewenang membuat hukum maka akan banyak kebijakan yang sarat akan kepentingan si pembuat hukum, faktanya dengan adanya kebijakan memberikan hak kepada asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, tentu pembuat kebijakan mendapatkan fee tertentu dari perusahaan asing tersebut.

Seharusnya sistem yang hari ini menjadi biang kerok dari masalah bangsa dicampakkan, kemudian diganti dengan sistem yang betul-betul mampu menuntaskan masalah bangsa saat ini. Satu-satunya sistem yang mempu memberikan perubahan dan pengaruh yang berarti bagi tanah air ini adalah dengan mengembalikan aturan sang pencipta yakni Allah sebagai pencipta sekaligus pengatur dunia ini dengan cara menerapkan syariatNYA secara sempurna.

Syariat Islam khususnya sistem ekonomi dalam Islam telah mengatur tentang kepemilikan yang terbagi atas 3, yakni kepemilikan individu, umum dan negara. Kepemilikan umum salah satunya adalah migas, artinya migas haram hukumnya dikuasai oleh individu ataupun kelompok. Negaralah yang bertugas sebagai regulator yang mendistribusikan kepemilikan umum secara merata kepada rakyat baik dalam bentuk mentah atau keuntungannya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Islam sebagai sebuah ideologi tak hanya mengatur persoalan spiritual saja tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan, baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain-lain. Adapun bentuk pemerintahan sistem Islam berbeda dengan yang lainnya, ia bukan kerajaan, republik, demokrasi ataupun teokrasi, tetapi memiliki ciri khas lain yang pemerintahannya disebut khilafah.

Khilafahlah yang dapat mengatasi berbagai problematika kita hari ini. Jadi jika memang para politisi benar-benar ingin membela rakyat maka harusnya tidak hanya mengecam Pertamina tetapi mampu mengembalikan kekayaan ibu pertiwi kembali kepangkuan rakyat Indonesia. Selain itu, para politisi juga  memberika solusi tuntas dengan lantang mengkampanyekan kebangkitan khilafh yang telah dijanjikan Allah, sebagai satu-satunya sistem sahih yang mampu mensejahterahkan rakyat Indonesia.